Pengertian
Politik
Secara
etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "Politeai". Asal
dari kata "polis" yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri
sendiri, yaitu negara dan "teai"
yang berarti urusan.
Jika
disimpulkan pengertian politik secara (etimologis) adalah segala sesuatu yag
berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat
(negara).
Pada dasarnya politik akan membicarakan
hal-hal seperti :
1.
Negara
Pengertian Negara,
secara umum sebuah wilayah
dalam suatu kawasan tertentu dimana diatas wilayah itu terdapat sebuah sistem
yang bernama pemerintah.
Pengertian secara luasnya, Negara merupakan suatu organisasi
dalam suatu wilayah yang memiliki
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara
merupakan bentuk masyarakat yang paling utama dan negara merupakan organisasi politik yang
paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
Lalu apa hubungan
negara dengan politik ? Ya jelas ada, kan sebelumnya telah disebutkan bahwa Negara merupakan suatu
wilayah yang terdapat sistem pemerintah. Di dalam sistem pemerintah itu lah
kita akan mengenal sistem politik di dalamnya.
Lalu mengapa dalam
suatu Negara perlu kegiatan politik ? karena di dalam kegiatan politik kita akan melakukan
serangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan
untuk mencapai tujuan negara. Dan penggunaan pertimbangan kebijakan tertentu
yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau
cita-cita yang dikehendaki.
2.
Kekuasaan
Hal yang akan
kita bicarakan berikutnya adalah mengenai kekuasaan.
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi
tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginnannya. Dalam
politik juga perlu memperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh,
dilaksanakan dan dipertahankan.
Kekuasaan berkaitan
erat dengan pengaruh (influence) yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang
menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok.
Kekuasaan
tidak sama dengan
wewenang, wewenang tanpa
kekuasaan atau kekuasaan
tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.
Apa maksud wewenang disini? Dikatakan kekuasaan
tidak sama dengan wewenang, lalu dimanakah letak perbedaanya?
Sudut pandang
wewenang adalah penerima perintah, bukan pemberi perintah.
Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi
oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan menerima
perintah atau tidak. Maka sekarang terjawablah mengapa kekuasaan tanpa wewenang
dan wewenang tanpa kekuasaan hanya akan memicu konflik dalam suatu Negara atau sistem
pemerintahan.
Jika melihat
kekuasaan dengan sudut pandang negatif, maka kita akan mengartikan kekuasaan
sebagai hak melakukan perintah atas diri orang lain yang kurang beruntung dan
menganggap orang sebagai tidak lebih dari
pion untuk digunakan
atau dikorbankan kalau
ada kebutuhan untuk itu. Pandangan
ini akan menyebabkan kegagalan
bagi pengguna kekuasaan, karena orang yang dijadikan pion cenderung akan menentang
wewenang atau menerima
dengan sangat pasif.
Sedangkan kekuasaan
yang positif dan yang paling baik dicirikan dengan perhatian untuk
struktur kelompok. Pimpinan akan
mendorong anggota kelompok untuk mengambangkan kekuatan dan kompetensi
yang diperlukan untuk menjadi sukses
sebagai individu dan sebagai anggota dari organisasi.
3.
Pengambilan
Keputusan
Pengambilan
keputusan menjadi salah satu aspek utama dari kegiatan politik, karena di dalam
pengambilan keputusan perlu
memperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan
itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.
Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.
Pengambilan
keputusan dilakukan oleh orang yang berkuasa dan memiliki wewenang untuk
melakukannya, hal ini terkait dengan pembagian atau distribusi kekuasaan dalam
suatu Negara.
4.
Kebijakan
Umum
Kebijakan atau policy
merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik
dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya
adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula oleh karena itu
diperlukan rencana yang mengikat yang
dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.
5.
Distribusi
Dan
yang ke lima adalah mengenai distribusi, sebagaimana sempat disinggung pada
bagian kekuasaan.
Distribusi
adalah pembagian dan penjatahan
nilai-nilai (Values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan, atau yang penting dengan demikian
nilai harus dibagi secara adil. Jadi politik itu membicarakan bagaimana
pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.
Mengacu
pada pengertian distribusi diatas, maka pengertian distribusi kekuasaan adalah pembagian wewenang dalam hal menjalankan kebijakakan-kebijakan
yang bersifat publik atau umum. Dalam kegiatan politik perlu membicarakan
bagaimana pembagian dan pengalokasian kekuasaan.
Pengertian Strategi
& STrategi nasional
Arti strategi
dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya
suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata strategi tidak hanya
menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke
segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang
menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi,
sos bud dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengertian Politik Nasional
Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta
kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta
penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Jika berbicara soal nasional, maka kita membicarakan
masalah cakupan yang lebih luas tentunya. Untuk memenuhi kepeningan nasioanl
itulah maka dalam melaksanakan politik nasional
maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek,
jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan
politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh
politik nasional.
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional Dasar
Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen
nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini
penting artinya karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis
bangsa Indonesia.
Penyusunan Politik Dan
Strategi Nasional
Seperti penjelasan dasar pemikiran poltranas diatas, politik
dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan
sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat
dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945
disebut sebagai "Suprastruktur
Politik", yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA.
Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat
disebut sebagai "Infrastruktur Politik", yang mencakup pranata-pranata politik yang ada
dalam masyarakat, seperti partai
politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest
group) dan kelompok penenkan (pressure group).
Antara suprastruktur dan
infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang
seimbang.
Kesimpulan
Kegiatan
politik mencakup 5 hal yang saling
terkait yaitu Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan
distribusi kekuasaan.
Kelima
hal tersebut merupakan komponen-komponen pendukung dalam politik dan strategi nasional suatu Negara.
Daftar Pustaka
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/sistem-politik-indonesia-3/
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_kewarganegaraan/bab4-politik_dan_strategi_nasional.pdf
